Komisi VII DPR menilai perlu penambahan penyediaan listrik serta pasokan BBM termasuk energi baru dan terbarukan mengingat daerah ini merupakan provinsi Perbatasan.

"Kami akan membantu setiap permasalahan yang ada, karena itu mitra kerja yang ikut bersama dapat mencatat masukan untuk ditindaklanjuti,"ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika kepada Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil, baru-baru ini.

Dia mengatakan saat ini tantangan kedepan terkait energi dan sumber daya mineral (ESDM) yakni keterbatasan energi untuk pemenuhan kebutuhan gas, bahan bakar minyak dan kelistrikan.

"Tak hanya di wilayah Sulut, permasalahan itu pun terjadi di beberapa daerah di Indonesia," kata Kardaya.

Dia mengatakan kunjungan komisi VII DPR-RI untuk melakukan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi yang ada di daerah serta turun kelapangan untuk memantau perkembangan di lapangan, khususnya di Sulut.

Kunjungan ini, katanya, sesuai dengan ruang lingkup kami dalam menangani masalah energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. "Untuk itu kami akan priotitaskan membahas kelistrikan di Sulut, pengolahan Migas dan juga pengelolaan Lingkungan Hidup," kata Kardaya.

terkait energi listrik, Supratman Andi Agtas (Fraksi Gerindra) mengatakan Kendala kelistrikan  menyangkut pemmbebasan lahan. "PLN selalu mengelukan soal lahan, karena itu saya berharap Pemerintah daerah  Sulut dan Kabupaten memberikan support untuk pembangunan lahan pembangkit,"jelasnya.

Pada kesempatan itu, Wagub Sulut Kansil mengungkapkan bahwa Pulau Miangas dan Sitaro hingga kini belum ada SPBU, yang ada hanya di Sangihe, demikian hal dengan Kabupaten Bolsel dan Bolmut yang ada hanya di Boltim tapi hanya Premium solar belum ada. "Permasalahan BBM ini juga ikut dirasakan oleh para nelayan kita, karena belum ada SPBU," jelas Wagub yang didampingi Sekdaprov Sulut, Ir. SR. Mokodongan. (Sugeng)